BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelabuhan (port)
adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang dan dilengkapi
dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat
untuk bongkar muat barang, kran-kran (crane) untuk bongkar muat, gudang
laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar
muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu
yang lebih lama selama barang menunggu pengriman ke dareah tujuan atau
pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau
jalan raya (Triatmodjo, 2009).
Keberadaan pelabuhan perikanan
sangat penting bagi perikanan tangkap Indonesia. Selain berfungsi sebagai
tempat untuk berlabuh kapal, pelabuhan perikanan juga berfungsi sebagai pusat
pengembangan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan ekonomi perikanan (produksi,
pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan pangkalan armada perikanan). Jadi
pelabuhan perikanan akan mendukung segenap usaha perikanan, termasuk dalam
proses modernisasi nelayan tradisional serta meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan nelayan. Namun, semua itu memerlukan suatu pengelolaan yang baik.
Pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik akan menunjang kelancaran operasi
perikanan, pengolahan, maupun pemasarannya sehingga menjadi lebih terjamin.
Disamping itu seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat dikonsentrasikan
di pelabuhan perikanan, sekaligus berpengaruh positif terhadap pengembangan
daerah-daerah di sekitarnya (Suherman dan Adhyaksa, 2009).
Tata letak fasilitas pelabuhan merupakan
salah satu rancangan penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan
pembangunan atau pengembangan suatu pelabuhan perikanan karena hal tersebut
sangat menentukan kelancaran operasionalnya. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam rancangan tata letak fasilitas, adalah: susunan dan aturan
letak fasilitas sesuai dengan alur kegiatan yang ada dan pengelompokan
fasilitas berdasarkan zonasi kegiatan yang sesuai dengan fungsi layanan fasilitas
atau dengan rancangan fasilitas mana yang seharusnya berdekatan atau berjauhan (Zain,
2008).
Sesuai dengan bobot kerja,
produktivitas kapasitas sarana pokok, fungsional dan penunjang, serta rencana
pengembangannya pelabuhan perikanan dibagi atas empat golongan, yaitu: (1)
Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Tipe A
yang berskala nasional dan internasional seperti PPS Jakarta, PPS Cilacap, dan
PPS Kendari, (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tipe B yang berskala
nasional dan regional seperti PPN Brondong, PPN Prigi dan PPN Pelabuhan Ratu, (3)
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tipe C yang berskala regional seperti PPP
Bawean dan PPP Karimun Jawa, dan (4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D
yang berskala regional kecil atau lokal (PER.08/MEN/2012).
Kabupaten Lamongan memiliki potensi
besar disektor perikanan laut (perikanan tangkap). Kabupaten Lamongan merupakan
penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Produksi perikanan tangkap pada tahun
2010 mencapai 61.431,53 ton, ini merupakan 63,59% dari keseluruh hasil produksi
perikanan di lamongan. Potensi ekonomi disektor perikanan laut didukung oleh
lima Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu Brondong, Kranji, Weruh, Lohgung dan
Labuhan (BKPM, 2012).
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Brondong memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu
sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut terutama yang berada di
wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. PPN Brondong selain merupakan
penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik
pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah,
restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai
kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPN Brondong (Suherman
dan Adhyaksa, 2009).
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari
pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah untuk menambah wawasan dan
pengalaman dibidang pelabuhan terutama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana
pelabuhan untuk menunjang perikanan tangkap di PPN Brondong, Lamongan – Jawa
Timur.
Tujuan dari
pelaksanaan PKL adalah untuk mengetahui kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana
pelabuhan di PPN Brondong, Lamongan.
1.3. Kegunaan
Kegunaan dari PKL
dengan judul “Praktek Kerja Identifikasi Kelayakan Sarana dan Prasarana
Pelabuhan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan – Jawa
Timur” adalah sebagai berikut:
a. Bagi mahasiswa
· Mengasah ketrampilan dan mendapat pengalaman
· Menambah wawasan atau informasi tentang pelabuhan
perikanan untuk penelitian selanjutnya
b. Bagi lembaga atau instansi terkait
· Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan
untuk merawat dan menjaga sarana dan prasarana pelabuhan
c. Bagi masyarakat umum
· Menambah informasi tentang pelabuhan yang mendukung
Perikanan Tangkap Indonesia
· Menambah informasi tentang pemanfaatan sarana dan
prasarana di pelabuhan sehingga sarana dan prasarana pelabuhan dapat dimanfaatkan
dengan maksimal
1.4. Waktu dan Tempat
Praktek kerja
lapang dengan judul “Praktek Kerja Identifikasi Kelayakan Sarana dan Prasarana
Pelabuhan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan-Jawa Timur”
akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di PPN Brondong, Lamongan – Jawa Timur.
1.5. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang
Pelaksanaan
PKL dibutuhkan persiapan yang matang dimulai dari Pengajuan judul PKL, survey
lapang, penyusunan proposal, perijinan kepada instansi sebagai tempat PKL akan
dilaksanakan, dan persiapan lainnya. Pengajuan judul dilakukan pada awal
bulan Maret 2014 dengan mengadakan konsultasi kepada pembimbing.
Setelah judul PKL disetujui,
dilakukan survey lapang pada tanggal 20 dan 21 Maret 2014 untuk melihat
kondisi lapang tempat PKL dan meminta
ijin secara lisan kepada penanggung jawab di lokasi PKL. Penyusunan proposal dimulai
pada pertengahan bulan maret karena penyusunan proposal harus menunggu
persetujuan dari tempat PKL atas judul yang diajukan ke tempat tersebut.
Setelah proposal PKL disetujui, tahap
berikutnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan pada saat
PKL. Segala sesuatu tersebut antara lain: tempat menginap, kamera digital,
meteran, recorder, dll. Jika sudah siap semua, barulah bisa melakukan
PKL sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penanggung jawab di tempat PKL.
Penyusunan laporan PKL dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan PKL (tabel 1.).
Tabel 1. Jadwal Persiapan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang
No.
|
Kegiatan
|
Bulan
|
|||||||||||||||||
Maret
|
April
|
Mei
|
Juni
|
Juli
|
|||||||||||||||
1.
|
Pengajuan
judul PKL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Survei
Lapang
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Penyusunan
proposal PKL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Perijinan
pada instansi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Persiapan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pelaksanaan
PKL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Penyusunan
Laporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan: : Aktivitas
Persiapan PKL
BAB II. METODE PRAKTEK KERJA LAPANG
2.1. Metode Pengambilan Data
Metode yang digunakan dalam
pengambilan data pada PKL ini di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong,
Lamongan – Jawa Timur adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan suatu
bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan keadaan
yang ada disuatu tempat, dimana dalam hal ini adalah PPN Brondong. Data
tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:
1. Data Primer
2. Data Sekunder
2.2. Teknik Pengumpulan Data
2.2.1. Data Primer
Data Primer
adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung yang dikumpulkan
melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang
diperoleh secara langsung dari instansi terkait (Nurhayati, 2010). Data primer
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penelusuran dari
objek yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 1998 dalam
Primyastanto, 2012).
Data primer merupakan informasi yang
dikumpulkan terutama untuk tujuan investigasi yang sedang dilakukan. Pengumpulan
data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi (survey),
wawancara (interview), dokumentasi dan partisipasi aktif.
a. Observasi
Observasi (survey) adalah metode
pengambilan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Cara
ini sangat efisien untuk penelitian karena peniliti mendapat data yang
sesungguhnya (valid) sesuai dengan keadaan di lapang. Pengamatan
tersebut dapat berhasil apabila:
1) Sesuai dengan tujuan penelitian,
2) Dilakukan sesuai dengan prosedurnya,
3)
Hasil pengamatan dicatat
sebagai data atau bukti pengamatan.
Pengamatan dalam PKL dilakukan
dengan melihat secara langsung bentuk fisik sarana dan prasarana pelabuhan
serta mengamati prosedur pemanfaatan dan perawatannya di PPN Brondong, Lamongan
– Jawa Timur.
b. Wawancara
Wawancara (interview)
adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh
pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden
dicatat atau direkam dengan alat perekam (Soehartono, 2008).
Wawancara merupakan metode
pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data
yang diperlukan seorang peneliti kepada narasumber atau responden. Wawancara
selama PKL ini dilakukan kepada narasumber antara lain: kepala pelabuhan,
pegawai pelabuhan, nelayan, dan masyarakat sekitar.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengambilan data dengan
cara mengambil gambar fisik suatu objek yang diteliti. Data yang dihasilkan
dari metode dokumentasi dapat berupa suara menggunakan recorder (perekam
suara) dan gambar menggunakan kamera digital. Peralatan dokumentasi yang
digunakan dalam PKL ini antara lain adalah recorder pada handphone,
camera digital, dan buku catatan sebagai tempat menyimpan data sementara.
d. Partisipasi Aktif
Partisipasi aktif merupakan metode pengambilan
data dengan cara mengikuti langsung suatu kegiatan yang dilakukan di daerah/tempat
penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan sembunyi-sembunyi agar
tidak terlalu mencolok.
2.2.2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data penunjang
yang diperlukan dalam suatu perencanaan. Yang termasuk dalam klasifikasi data
sekunder ini antara lain adalah literatur-literatur penunjang, grafik, tabel
dan peta. Data sekunder dapat diperoleh secara langsung dari instansi yang
bersangkutan, studi pustaka maupun website. Data ini dibagi menjadi dua
yaitu, data teknis dan data non teknis. Data teknis merupakan data yang
berhubungan langsung dengan perencanaan seperti data tanah dan data bangunan,
sedangkan data non teknis adalah data yang berfungsi sebagai data penunjang
seperti kondisi dan tata letak bangunan (Lietha, 2012).
Data sekunder merupakan informasi
yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan studi yang sedang dilakukan saat ini
tetapi untuk beberapa tujuan lain. Data sekunder dapat diklasifikasikan
berdasarkan sumber, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal
adalah data yang berasal dari dalam organisasi dimana riset sedang dilakukan.
Misalnya, data penjualan dan biaya yang dikomplikasi dalam siklus akuntansi. Sedangkan,
data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi dimana riset
sedang dilakukan. Sumber eksternal dapat dibagi menjadi sumber-sumber yang
secara teratur menerbitkan data-data statistik dan menyediakannya secara gratis
kepada para pengguna (misalnya pemerintah) dan organisasi-organisasi komersial
yang menjual jasanya kepada berbagai pengguna (Hendri, 2009).
DAFTAR PUSTAKA
BKPM, 2012. Peluang Investasi Daerah. Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Kabupaten Lamongan.
Hendri, Jhon. 2009. Data Sekunder. Riset
Pemasaran. Universitas Gunadarma. Depok – Jawa Barat.
Lietha, 2012. Perencanaan Gedung Hotel Ibis Simpang
Lima. 1898 CHAPTER III. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas
Diponegoro. Semarang.
http://eprints.undip.ac.id/34027/6/1898_CHAPTER_III.pdf. Diakses
pada tanggal 28 Februari 2014.
Nurhayati, 2010. Bab III. Objek dan Metode Penelitian. UNIKOM NURHAYATI BAB III. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/449/jbptunikompp-gdl-nurhayatin-22404-4-unikom_n-i.pdf. diakses
pada tanggal 14 Maret 2014.
PER.08/MEN/2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Tentang Kepelabuhanan Perikanan. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440. Jakarta
Primyastanto,
Mimit. 2012. Police (Kebijakan) Pengelolaan SDI (Sumber Daya Ikan) pada
Perikanan Over Fishing (Lebih Tangkap). UB Press. Malang. 225 hlm.
Soehartono,
Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Suherman, Agus
dan Adhyaksa Dault. 2009. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pelabuhan
Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. Jurusan Perikanan Fakultas
Perikanan dan Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Saintek
Perikanan Vol. 5, No. 1, 2009, 25 – 30.
Triatmodjo, Bambang. 2009. Perencanaan Pelabuhan. Dosen
Teknik Sipil dan Lingkungan. Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Beta
Offset. Yogyakarta. ICBN: 979-8541-04-9.
Zain, Jonny. 2008. The Study of Spatial
Planning Facilities Brondong Fishing Port Lamongan District East Java Province.
Lecturer of the Fisheries and Marine Science Faculty. Riau University.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar